Sejarah Mencatat : 29 Agustus 1945 – 29 Agustus 2010 (Perjalanan Panjang dan Berliku bagi DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Apa yang ada di benak anda ketika mendengar kata tersebut?
Pembuat Undang-undang, pengawas kinerja presiden, lahan korupsi, suap-menyuap, ato yang lain?
Ya. ada begitu banyak kata yang dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan sebuah lembaga yang bernama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Entah itu bernilai positif atau juga citra negatif yang disebabkan oleh buruknya kinerja para anggota dewan yang terhormat. Dan hari ini, 29 Agustus 2010, DPR tepat merayakan hari jadinya yang ke 65. Bagaimana prestasi yang dihasilkan? Sudahkah mewakili aspirasi rakyat? Mari kita refleksikan bersama…

Sejarah Terbentuknya DPR RI
Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Presiden pada tanggal 29 Agustus di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ini (29 agustus 1945) dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama tersebut, dipilih 4 orang yang kemudian menjadi pimpinan KNIP yaitu:

* Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo
* Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
* Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
* Wakil Ketua III : Adam Malik

Dalam usianya yang sudah mencapai 65 tahun, keanggotaan DPR sejak pertama kali masih bernama KNIP hingga pada periode saat ini, sudah mencapai 17 periode. Adapun sejarah DPR tiap periodenya adalah sebagai berikut :
1. Komite Nasional Indonesia Pusat 29Aug 1945 – 15 Feb 1950

2. DPR dan Senat RIS 15 Feb 1950 – 16 Aug 1950,

3. DPRS 16 Aug 1950 – 26 Mar 1956

4. DPR hasil Pemilu I 26 Mar 1956 – 22 Jul 1959

5. DPR setelah Dekrit Presiden 22 Jul 1959 – 26 Jun 1960

6. DPR GR 26 Jun 1960 – 15 Nov 1965

7. DPR GR minus PKI 15 Nov 1965 – 19 Nov 1966

8. DPR GR Orde Baru 19 Nov 1966 – 28 Oct 1971

9. DPR hasil pemilu 2 28 Oct 1971 – 01 Oct 1977

10. DPR hasil pemilu 3 01 Oct 1977 – 01 Oct 1982

11. DPR hasil pemilu 4 01 Oct 1982 – 01 Oct 1987

12. DPR hasil pemilu 5 01 Oct 1987 – 01 Oct 1992

13. DPR hasil pemilu 6 01 Oct 1992 – 01 Oct 1997

14. DPR hasil pemilu7 01 Oct 1997 – 01 Oct 1999

15. DPR hasil pemilu 8 01 Oct 1999 – 01 Oct 2004

16. DPR hasil pemilu 9 01 Oct 2004 – 01 Oct 2009

17. DPR hasil pemilu 10 01 Oct 2009 – 01 Oct 2014

Untuk masa Jabatan 2009 – 2014, Pimpinan DPR yang menjabat saat ini adalah :
* Ketua: H. Marzuki Alie, SE., MM. (Fraksi Partai Demokrat)
* Wakil Ketua: Ir. Taufik Kurniawan, MM. (Fraksi Partai Amanat Nasional)[2]
* Wakil Ketua: Drs. H. Priyo Budi Santoso (Fraksi Partai Golongan Karya)
* Wakil Ketua: Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM. (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
* Wakil Ketua: H.M. Anis Matta, Lc. (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Lika – Liku Perjalanan DPR RI
Setelah melalui hampir 17 periode masa jabatan ada begitu banyak hal yang dapat dipelajari dari perjalanan DPR RI. Tidak hanya mengenai kinerja tapi juga berbagai permasalahan yang dihadapi para anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Periode Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1949)
Pada masa ini, KNIP memegang peranan penting dalam menjalankan amanat UUD 1945, mengingat pada waktu tersebut, belum terbentuk berbagai lembaga-lembaga sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Anggota KNIP berjumlah 60 orang, tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak enam kali. Dalam melakukan kerja DPR, dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Badan Pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 RUU, di samping pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain. Salah satu resolusi yang dinilai paling menonjol dalam periode KNIP ialah resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia terkait dengan terjadinya pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1945.

Periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (1949-1950)
Pembentukan negara serikat merupakan konsekuensi diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Perubahan ini tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini kemudian berdampak pada sistem yang digunakan Indonesia yaitu sistem pemerintahan parlementer, yang membagi badan legislatif RIS menjadi dua kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Periode DPR-RIS
Pada Periode ini DPR-RIS dan Senat bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan pembuatan perundang-undangan. DPR-RIS juga berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendir seperti halnya sistem parlementer pada umumnya. Dalam masa kerjanya selama enam bulan, DPR-RIS berhasil mengesahkan tujuh undang-undang.

Periode Senat-RIS
Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitu masing-masing dua anggota dari tiap negara/negara bagian. Secara keseluruhan, cara kerja Senat RIS diatur dalam Tata Tertib Senat RIS.

Periode Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)
Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS NKRI, UU No. 7/1850, LN No. 56/1950). UUDS ini merupakan adopsi dari UUD RIS yang mengalami sedikit perubahan, terutama yang berkaitan dengan perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan. Pada tanggal yang sama, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:
1.Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi;
2.Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

Periode DPR Hasil Pemilu 1955 (20 Maret 1956-22 Juli 1959)
DPR hasil Pemilu 1955 berjumlah 272 orang. Perlu dicatat bahwa Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante, yang bertugas menyusun konstitusi Indonesia yang definitif, menggantikan UUDS.
Tugas dan wewenang DPR hasil Pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, memberi gambaran bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat tuga kabinet yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo, dan Kabinet Djuanda.

Periode DPR Hasil Pemilu 1955 Paska-Dekrit Presiden 1959 (1959-1965)
Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan bahwa Indonesia kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 2959. Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI.
Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 milyar rupiah APBN dari 44 milyar yang diajukan. Setelah membubarkan DPR, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-Gotong Royong (DPR-GR).
DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada presiden pada waktu-waktu tertentu. Kewajiban ini merupakan penyimpangan dari Pasal 5, 20, dan 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat.

Periode DPR Gotong Royong Tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-1966)
Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa kerjanya satu tahun, mengalami empat kali perubahan komposisi pimpinan. Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum dicabut.

Periode DPR-GR Masa Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru
Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk dua panitia:
1.Panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik.
2.Panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya.

Periode DPR-GR Masa Orde Baru 1966-1971
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, DPR-GR masa “Orde Baru” memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari “Orde Lama” ke “Orde Baru.”
Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-1971 adalah sebagai berikut:
1.Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.
2.Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.
3.Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.

Periode DPR Hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997
Setelah mengalami pengunduran sebanyak dua kali, pemerintahan “Orde Baru” akhirnya berhasil menyelenggarakan Pemilu yang pertama dalam masa pemerintahannya pada tahun 1971. Seharusnya berdasarkan Ketetapan MPRS No. XI Tahun 1966 Pemilu diselenggarakan pada tahun 1968. Ketetapan ini diubah pada Sidang Umum MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto, yang menggantikan Presiden Soekarno, dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971.
Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR-GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan (sistem proporsional). Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Sistem yang sama masih terus digunakan dalam enam kali Pemilu, yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Sejak Pemilu 1977, pemerintahan “Orde Baru” mulai menunjukkan penyelewengan demokrasi secara jelas. Jumlah peserta Pemilu dibatasi menjadi dua partai dari satu golongan karya (Golkar). Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai-partai yang ada dipaksa melakukan penggabungan (fusi) ke dalam dua partai tersebut. Sementara mesin-mesin politik “Orde Baru” tergabung dalam Golkar. Hal ini diakomodasi dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Keadaan ini berlangsung terus dalam lima kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu tersebut, Golkar selalu keluar sebagai pemegang suara terbanyak.
Dalam masa ini, DPR berada di bawah kontrol eksekutif. Kekuasaan presiden yang terlalu besar dianggap telah mematikan proses demokratisasi dalam bernegara. DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi penyeimbang (checks and balances) dalam prakteknya hanya sebagai pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk memperkuat posisi presiden yang saat itu dipegang oleh Soeharto.

Periode DPR Hasil Pemilu 1999 (1999-2004)
Sebagai DPR pertama yang terpilih dalam masa reformasi atau setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998,DPR periode ini berhasil melakukan percepatan pemilihan umum. Salah satu prestasi yang berhasil dilakukan anggota DPR hasil Pemilu 1999, sebagai bagian dari MPR, yaknimelakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, (pertama), 2000 (kedua), 2001 (ketiga), dan 2002 (keempat). Meskipun hasil dari amandemen tersebut masih dirasa belum ideal, namun ada beberapa perubahan penting yang terjadi. Dalam soal lembaga-lembaga negara, perubahan-perubahan penting tersebut di antaranya: lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lahirnya sistem pemilihan presiden langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi.

Periode DPR Hasil Pemilu 2004 (2004-2009)
Amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 membawa banyak implikasi ketatanegaraan yang kemudian diterapkan pada Pemilu tahun 2004. Beberapa perubahan tersebut yaitu perubahan sistem pemilihan lembaga legislatif (DPR dan DPD) dan adanya presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.Dalam Pemilu tahun 2004 ini, mulai dikenal secara resmi lembaga perwakilan rakyat baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan representasi dari jumlah penduduk sedangkan DPD merupakan representasi dari wilayah. Implikasi lanjutannya adalah terjadi perubahan dalam proses legislasi di negara ini.

Gambaran DPR saat ini…
Begitu panjangnya perjalanan DPR sejak awal terbentuk hingga saat ini nampaknya belum bisa memberikan sebuah kepuasan terutama dalam menjembatani aspirasi rakyat. Kondisi bangsa yang tidak henti dirundung masalah tidak mampu terselesaikan dengan baik oleh para wakil rakyat di senayan. Belum lagi berbagai citra buruk yang membayangi kinerja para anggota dewan terkait dengan korupsi, aksi suap, dan jual beli kepentingan yang terjadi secara tersistematis. Tidak hanya itu, tugas legislasi yang menjadi salah satu tugas pokok bagi para anggota dewan tidak mampu digarap secara baik dan berkualitas. Tidak banyak produk Undang-undang yang mampu dihasilkan. Lebih ironisnya lagi tidak sedikit perundang-undangan yang seolah hanya sekedar dibuat bahkan justru menimbulkan polemik di masyrakat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Undang-Undang atau pasal yang digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menandakan belum maksimalnya kualitas produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR…

Bagaimana Ke depannya???
Rasanya tidak banyak hal yang dapat kita harapkan bagi perjalanan DPR ke depannya. DPR harus mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sebuah dilema memang. Tahun 2014 rakyat harus memilih para wakil yang dianggap mampu mengemban aspirasinya, namun tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Apalagi melihat bagaimana tingkah polah para anggota DPR saat ini. satu hal pasti yang dapat diharapkan adalah munculnya tokoh-tokoh yang benar-benar memiliki mentalitas positif sebagai anggota DPR. Tokoh yang tidak hanya berlindung di balik kuatnya dukungan parpol atau bertameng uang yang selama ini menjadi awal terjadinya money politics di Indonesia…
Semoga…..

(Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Eryanto Nugroho dan Reny Rawasita Parasibu atas tulisannya dalam www.parlemen.net yang menjadi referensi utama dalam tulisan ini. Hal ini sebagai wujud penyebaran informasi terutama yang terkait dengan sejarah lembaga DPR RI)
Referensi lain :
wikipedia.org
www.dpr.go.id

Posted on Agustus 29, 2010, in POLITIK, SEJARAH MENCATAT and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 121 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: